Home » Berita (Page 15)

Category Archives: Berita

Dirgahayu Negeriku

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan (TTP) Komunikasi Publik (humas) di Lingkungan Departemen Perhubungan;
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional dan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
  9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
  10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Maklumat Layanan Informasi Kementerian Perhubungan

Menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku penyelenggara Layanan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, kami terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen:

  1. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
  2. Memberikan informasi publik yang sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai standar layanan informasi yang berlaku;
  4. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
  5. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat;
  6. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan informasi publik.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, kami menerima berbagai kritik, saran dan pengaduan dari masyarakat atas layanan informasi publik yang dinilai kurang memuaskan.

Prosedur Permohonan Informasi

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP dan PERKI SLIP. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP.

Kewajiban Pengguna Informasi Publik :

  1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan dengan ketentuan perundang-undangan.

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan agar permohonan Informasi Publik dapat dilakukan dengan baik:

  1. Pastikan anda mengisi dengan benar formulir permohonan informasi yang disediakan oleh Pusat Pengembangna SDM Aparatur Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
  2. Apabila permohonan tidak menggunakan formulir permohonan informasi, tetapi dengan surat, pastikan surat memuat hal-hal yang harus ada dalam formulir permohonan sebagaimana diatur dalam PERKI SLIP;
  3. Pastikan menulis dengan benar, jelas, dan rinci informasi yang akan diminta, sehingga memudahkan PPID Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan untuk mencari dan menyediakannya;
  4. Pastikan surat permohonan informasi ditujukan kepada PPID;
  5. Pastikan anda menerima tanda bukti penerimaan dari PPID Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Kementerian Perhubungan atas surat permohonan anda;
  6. Apabila  surat permohonan dikirimkan melalui pos, maka pastikan anda memiliki surat tanda bukti tercatat yang menerangkan bahwa surat anda telah diterima oleh PPID Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
  7. Pastikan mencatat tanggal terima surat permohonan anda oleh PPID Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Kementerian Perhubungan untuk memudahkan menghitung jangka waktu 10 hari kerja bagi PPID Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Kementerian Perhubungan dalam menanggapi permohonan anda;
  8. Apabila PPID Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Kementerian Perhubungan memberikan tanggapan atas permohonan informasi anda, maka terdapat dua bentuk tanggapan:
    • Surat pemberitahuan yang berisi menerima permohonan anda (baik seluruhnya atau sebgian);
    • Surat Keputusan PPID tentang penolakan permohonan apabila informasi yang anda mohon dianggap sebagai informasi yang dikecualikan.
  9. Apabila PPID Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Kementerian Perhubungan memberikan pemberitahuan tertulis untuk memperpanjang waktu penyediaan dan pemberian informasi, maka 7 hari kerja terhitung sejak diberikannya surat pemberitahuan tersebut, PPID Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Kementerian Perhubungan akan menyediakan dan memberikan informasi yang anda minta. Apabila informasi tidak diberikan setelah perpanjangan 7 hari kerja berarti PPID Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Kementerian Perhubungan telah melanggar ketentuan jangka waktu pelayanan sebagaimana diatur dalam PERKI Nomor 1;
  10. Apabila ada ketidakpuasan layanan informasi sebagai berikut :
    • Ditolak karena alasan informasi dikecualikan;
    • Tidak disediakan informasi berkala;
    • Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
    • Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta;
    • Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
    • Biaya yang tidak wajar;
    • Penyampaian Informasi melebihi waktu yang diatur dalam PERKI No 1.
  11. Keberatan yang anda ajukan tersebut akan ditanggapi secara tertulis oleh atasan PPID dalam 30 hari kerja sejak keberatan anda diterima oleh PPID Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Kementerian Perhubungan.
  12. Apabila tanggapan atas keberatan anda dikabulkan oleh atasan PPID Kementerian Perhubungan melalui surat tanggapan, pastikan PPID Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Kementerian Perhubungan memberikan informasi yang anda minta atau PPID melaksanakan surat tanggapan tersebut;
  13. Apabila tanggapan atas keberatan anda tidak dikabulkan oleh atasan PPID atau tidak ditanggapi, anda dapat mengajukan permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat yang berwenang;
  14. Komisi Informasi memiliki kewajiban untuk menyelesaikan permohonan sengketa informasi yang anda ajukan tersebut dalam jangka waktu seratus hari kerja sejak permohonan diregister oleh Komisi Informasi dengan memberikan register sengketa informsi.

Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik ke masyarakat, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi melalui :

  • Melalui Website atau email

Masyarakat dapat mendownload informasi publik yang tersedia pada website (www.ppsdma.bpsdm.dephub.go.id), atau melalui email dengan alamat : ppsdma@dephub.go.id.

  • Melalui Telepon/Fax

Masyarakat dapat menghubungi/mengirimkan fax, melalui nomor telepon (0251) 7540092, 7540093 dan nomor Fax (0251) 7540094.

  • Melalui Jasa Pos

Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d/a. Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Kementerian Perhubungan, Jl. Raya Parung – Bogor Km. 26, Bogor 16310.

  • Langsung

Datang langsung ke desk layanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d/a. Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Kementerian Perhubungan, Jl. Raya Parung – Bogor Km. 26, Bogor 16310.

Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi

  1. Pemohon informasi publik mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Kementerian Perhubungan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan;
  2. Atasan PPID Kementerian Perhubungan harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut;
  3. Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai;
  4. Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.