Home » Berita (Page 16)

Category Archives: Berita

Prosedur Permohonan Informasi

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP dan PERKI SLIP. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP.

Kewajiban Pengguna Informasi Publik :

  1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan dengan ketentuan perundang-undangan.

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan agar permohonan Informasi Publik dapat dilakukan dengan baik:

  1. Pastikan anda mengisi dengan benar formulir permohonan informasi yang disediakan oleh Pusat Pengembangna SDM Aparatur Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
  2. Apabila permohonan tidak menggunakan formulir permohonan informasi, tetapi dengan surat, pastikan surat memuat hal-hal yang harus ada dalam formulir permohonan sebagaimana diatur dalam PERKI SLIP;
  3. Pastikan menulis dengan benar, jelas, dan rinci informasi yang akan diminta, sehingga memudahkan PPID Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan untuk mencari dan menyediakannya;
  4. Pastikan surat permohonan informasi ditujukan kepada PPID;
  5. Pastikan anda menerima tanda bukti penerimaan dari PPID Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Kementerian Perhubungan atas surat permohonan anda;
  6. Apabila  surat permohonan dikirimkan melalui pos, maka pastikan anda memiliki surat tanda bukti tercatat yang menerangkan bahwa surat anda telah diterima oleh PPID Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
  7. Pastikan mencatat tanggal terima surat permohonan anda oleh PPID Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Kementerian Perhubungan untuk memudahkan menghitung jangka waktu 10 hari kerja bagi PPID Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Kementerian Perhubungan dalam menanggapi permohonan anda;
  8. Apabila PPID Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Kementerian Perhubungan memberikan tanggapan atas permohonan informasi anda, maka terdapat dua bentuk tanggapan:
    • Surat pemberitahuan yang berisi menerima permohonan anda (baik seluruhnya atau sebgian);
    • Surat Keputusan PPID tentang penolakan permohonan apabila informasi yang anda mohon dianggap sebagai informasi yang dikecualikan.
  9. Apabila PPID Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Kementerian Perhubungan memberikan pemberitahuan tertulis untuk memperpanjang waktu penyediaan dan pemberian informasi, maka 7 hari kerja terhitung sejak diberikannya surat pemberitahuan tersebut, PPID Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Kementerian Perhubungan akan menyediakan dan memberikan informasi yang anda minta. Apabila informasi tidak diberikan setelah perpanjangan 7 hari kerja berarti PPID Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Kementerian Perhubungan telah melanggar ketentuan jangka waktu pelayanan sebagaimana diatur dalam PERKI Nomor 1;
  10. Apabila ada ketidakpuasan layanan informasi sebagai berikut :
    • Ditolak karena alasan informasi dikecualikan;
    • Tidak disediakan informasi berkala;
    • Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
    • Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta;
    • Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
    • Biaya yang tidak wajar;
    • Penyampaian Informasi melebihi waktu yang diatur dalam PERKI No 1.
  11. Keberatan yang anda ajukan tersebut akan ditanggapi secara tertulis oleh atasan PPID dalam 30 hari kerja sejak keberatan anda diterima oleh PPID Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Kementerian Perhubungan.
  12. Apabila tanggapan atas keberatan anda dikabulkan oleh atasan PPID Kementerian Perhubungan melalui surat tanggapan, pastikan PPID Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Kementerian Perhubungan memberikan informasi yang anda minta atau PPID melaksanakan surat tanggapan tersebut;
  13. Apabila tanggapan atas keberatan anda tidak dikabulkan oleh atasan PPID atau tidak ditanggapi, anda dapat mengajukan permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat yang berwenang;
  14. Komisi Informasi memiliki kewajiban untuk menyelesaikan permohonan sengketa informasi yang anda ajukan tersebut dalam jangka waktu seratus hari kerja sejak permohonan diregister oleh Komisi Informasi dengan memberikan register sengketa informsi.

Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik ke masyarakat, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi melalui :

  • Melalui Website atau email

Masyarakat dapat mendownload informasi publik yang tersedia pada website (www.ppsdma.bpsdm.dephub.go.id), atau melalui email dengan alamat : ppsdma@dephub.go.id.

  • Melalui Telepon/Fax

Masyarakat dapat menghubungi/mengirimkan fax, melalui nomor telepon (0251) 7540092, 7540093 dan nomor Fax (0251) 7540094.

  • Melalui Jasa Pos

Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d/a. Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Kementerian Perhubungan, Jl. Raya Parung – Bogor Km. 26, Bogor 16310.

  • Langsung

Datang langsung ke desk layanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d/a. Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Kementerian Perhubungan, Jl. Raya Parung – Bogor Km. 26, Bogor 16310.

Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi

  1. Pemohon informasi publik mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Kementerian Perhubungan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan;
  2. Atasan PPID Kementerian Perhubungan harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut;
  3. Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai;
  4. Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.

Hak dan Kewajiban Badan Publik

HAK BADAN PUBLIK

  1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan.
  2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  3. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    • Informasi yang dapat membahayakan negara;
    • Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
    • Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
    • Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasi .

 

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

  1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
  2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
  3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada point 2, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
  4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
  5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 4 antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
  6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada point 1 sampai dengan point 4 Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi

HAK PEMOHON INFORMASI PUBLIK

  1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
  2. Setiap orang berhak :
    • Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
    • Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
    • Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang KIP; dan/atau
    • Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
  3. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
  4. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP.

 KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

  1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

FORM PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Form Permohonan Informasi Publik ini merupakan salah satu sarana permohonan informasi pada Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 72 Tahun 2010. Untuk Formulir Permohonan Informasi Publik dapat di download disini.