Home » Artikel

Category Archives: Artikel

ARTIKEL: DARURAT KOMPETENSI SOSIOKULTURAL

Oleh : Yohanes Nugraha

(Widyaiswara Ahli Madya Kementerian Perhubungan)

Indikator pembangunan nasional adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan demi mewujudkan cita-cita perjuangan dan amanat reformasi tersebut. Salah satunya adalah reformasi birokrasi sebagai judul besar dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat yang terus bergulir dengan dinamis. Setiap institusi penyelenggara negara terus bergerak maju dalam mewujudkan birokrasi yang melayani melalui berbagai terobosan dan pengembangan operasi. Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku ujung tombak pelaksanaan Reformasi Birokrasi tentu sangat besar mengingat ASN adalah unsur yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam melaksanakan setiap kebijakan pemerintah.

(more…)

Rapat Persiapan Tahap 2 Kegiatan Perhubungan Mengajar 2019

Rapat Tahap 2 Persiapan Kegiatan Perhubungan Mengajar 2019

Jumat, 16 Agustus 2019. Perhubungan Mengajar adalah salah satu kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan untuk mengisi atau menyambut Hari Perhubungan Nasional yang jatuh pada tanggal 17 September 2019. Pusbang SDM Aparatur Perhubungan mendapat mandat dari BPSDMP untuk melaksanakan kegiatan berikut.

(more…)

Hambatan Pembangunan Sektor Transportasi

Oleh : Octadian Pratiwanggono

Sektor transportasi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Ibarat dalam sistem tubuh manusia, transportasi dapat dianalogikan sebagai urat nadi yang menghantarkan segala kebutuhan protein, vitamain pada seluruh elemen tubuh melalui darah. Demikian hal nya transportasi, menghantarkan seluruh kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masyarakat pada seluruh wilayah NKRI. Dalam sistem tubuh manusia kesehatan manusia akan ditentukan lancar tidaknya sistem peredaran darah dalam memberikan nutrisi asupan pada tubuh. Semakin lancar sirkulasi darah dalam tubuh manusia, maka akan semakin sehat tubuh manusia.

Dalam kehidupan ekonomi, semakin lancar sistem transportasi suatu wilayah akan menunjukan kesehatan ekonomi pada wilayah dimaksud, demikian sebaliknya semakin lambat transportasi pada wilayah tersebut, akan semakin lesu ekonomi wilayah, hal ini juga dapat direpresentasikan pada negara. Negara dengan sistem transportasi yang sangat baik, akan memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan.

Pembangunan sektor transportasi mengalami hambatan yang sangat serius, khususnya sektor transportasi yang berada di daratan (transportasi jalan dan transportasi kereta api). Dalam pembangunan sektor transportasi di darat tentunya memerlukan lahan sebagai lokasi pembangunan. Pembangunan jalan, baik itu jalan arteri maupun jalan tol menghadapi permasalahn yang sama. Masalah pembebasan lahan menjadi permasalahan utama.

Permasalahan pembebasan lahan untuk pembangunan transportasi sudah terjadi dari jaman orde baru. Permasalahan pembebasan lahan mendasar dikarenakan sistem kepemilikan lahan. Dengan sistem kepemilikan lahan, masyarakat diberikan kuasa penuh untuk memiliki lahannya. Pemerintah tidak dapat melakukan intervensi terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat.

Berbagai regulasi dan kebijakan yang telah dibuat tidak dapat memberikan solusi terbaik dalam pembebasan lahan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pertimbangan diterbitkannya UU No. 2 Tahun 2012 adalah bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan.

Dalam kententuan UU Nomor 2 Tahun 2012, masih memerlukan waktu yang tida sebentar. Perbaikan regulasi penyelenggaraan pengadaan tanah telah dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2015. Dalam ketentuan dimaksud telah dilakukan pemotongan kebutuhan waktu untuk setiap tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah. Dalam ketentuan dimaksud dimungkinkan badan usaha swasta melakukan transaksi langsung kepada pihak-pihak yang berhak.

Pada kondisi saat ini masih belum secara signifikan perubahan dapat dicapai, pada kasus pembebasan lahan untuk pembangunan MRT Jakarta, juga mengalami hambatan yang membawa dampak pergeseran jadwal pengoperasian MRT Jakarta, yang direncanakan dioperasikan pada tahun 2017 digeser menjadi tahun 2018.

Pembebasan lahan yang terjadi pada pembangunan MRT Jakarta menunjukan situasi yang cukup sulit untuk dicarikan penyelesaian, mengingat perbedaan antara Badan Usaha MRT Jakarta dan Pihak yang berhak atau yang memiliki lahan sangat jauh. Pihak yang berhak atau yang memiliki lahan menginginkan harga lahan berkisar Rp. 50 juta/m2, sementara badan usaha MRT Jakarta miliki kemampuan sebesar Rp. 25 juta/m2, sesuai dengan hasil apraisal yang dilakukan oleh pihak independen.

Dengan perbedaan yang sangat jauh tersebut akan sangat sulit ditemukan titik temu terhadap harga tanah yang akan disepakati, dalam kententuan UU Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 41 dinyatakan bahwa ganti kerugian diberikan kepada Pihak yang Berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah dan/atau putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung.

Beberapa pengalaman pembebasan lahan pembangunan sektor transportasi yang memerlukan waktu cukup panjang, seperti pembangunan jalan tol Trans Jawa Corridor yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Rencana pembangunan jalan tol dimaksud telah digaungkan dari sebelum pemerintah SBY 2004, namun sampai dengan saat ini permasalahan pembebasan lahan belum dapat diselesaikan. Beberapa ruas jalan tol dalam kawasan Jabodetabek juga menunjukan situasi dan kondisi yang sama.

Permasalahan penagdaan tanah untuk jalur Double-double Track kereta api untuk koridor Manggarai-Cikarang juga menunjukan situasi dan kondisi yang sama, sampai dengan saat ini pembebasan tanah untuk pelebaran jalur kereta api yang menghubungkan stasiun Manggarai sampai dengan stasiun Cikarang masih belum dapat diselesaikan.

Dengan demikian hambatan utama dalam pembangungan sektor transportasi darat (jalan dan kereta api) sampai dengan saat ini masih permasalahan yang sama yaitu permasalahan penyelenggaraan pengadaan tanah. Diperlukan terobosan pemikiran daam berbagai aspek dalam pembangunan sektor transportasi, termasuk bagaimana mengurangi beban transportasi di wilayah yang sudah padat kegiatan untu didistribusikan di lokasi yang masih belum pada kegiatan.

Pergeseran Paradigma Metode Penyelenggaraan Diklat PNS

Oleh : Octadian Pratiwanggono

1.         Pendahuluan

Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku pembina diklat Aparatur Sipil Negara (ASN) telah melakukan pergeseran paradigma diklat PNS, dengan melakukan perbaikan pola penyelenggaraan diklat kepemimpinan untuk jenjang diklat kepemimpinan tingkat IV, tingkat III, tingkat II maupun tingkat I. Perbaikan pola diklat dilakukan melalui Peraturan Kepala LAN Nomor 17, 18, 19 dan 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Tingkat IV, III, II dan I.

Melalui pedoman penyelenggaraan diklat kepemimpinan tingkat IV, III dan II, Lembaga Administrasi Negara telah melakukan pergeseran paradigma diklat PNS. Pergeseran paradigma penyelenggaraan diklat dimaksudkan bahwa dalam setiap penyelenggaraan diklat, diharapkan dapat diwujudkan secara nyata dampak dari penyelenggaraan diklat. Dampak secara nyata dari penyelenggaraan diklat kepemimpinan tingkat IV, III dan II adalah adanya perubahan yang dilakukan oleh peserta diklat.

Perubahan dalam hal ini adalah perubahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi dimana jenjang peserta diklat berada. Perubahan dimaksudkan adalah perubahan peningkatan pelayanan dalam tugas pokok dan fungsi organisasi. Dalam setiap penyelenggaraan diklat diharapkan akan terdapat banyak perubahan yang diperlukan oleh organisasi dimana peserta diklat bertugas.

Untuk mendapat inovasi dan gagasan perubahan dapat diperoleh dari pelaksanaan “Benchmarking” pada institusi yang dipandang dapat memberikan gagasan baru untuk peningkatan pelayanan organisasi. Skala prioritas perubahan dapat dilakukan melalui “diagnostic reading”. Diagnostic Reading merupakan proses pendiagnosaan terhadap organisasi. Diagnosa dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengukur tugas pokok dan fungsi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam pelaksanaan perubahan pelayanan tugas pokok dan fungsi organisasi peserta diklat dapat mengemas kegiatan perubahan dimaksud dalam bentuk “Proyek Perubahan”. Proyek Perubahan merupakan keseluruhan kegiatan yang sistematis, terstruktur dan terukur dalam implementasi perubahan. Pelaksanaan proyek perubahan diharapkan dapat melakukan perubahan positif untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Web Pak Octa 1

Gambar 1 Tahapan Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV

 Dalam penyelenggaraan diklat Kepemimpinan telah ditetapkan dilaksanakan melalui 5 (lima) tahapan, meliputi :

  1. Tahap I       :    Diagnosa (On Campus)
  2. Tahap II      :    BT-1 Taking Ownership (Off Campus)
  3. Tahap III     :    Merancang perubahan (On Campus)
  4. Tahap IV    :    BT-2 Leadership Laboratory (Off Campus)
  5. Tahap V     :    Tahap Evaluasi (On Campus)

Dengan lima tahapan penyelenggaraan diklat akan dapat diwujudkan hasil penyelenggaraan diklat dalam memberikan kompetensi kepada para peserta diklat untuk melakukan perubahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam organisasi dan merupakan tugas sehari-hari yang harus dilakukan. Perubahan tentunya menuju kepada perubahan yang lebih baik, lebih cepat, lebih efisien dan lebih efektif dalam melaksanakan tugas, sehingga diharapkan kinerja organisasi akan lebih optimal.

2.         Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Pada saat ini Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan menyelenggaraan diklat teknis di bidang transportasi yang bersifat manajemen, yaitu diklat Keselamatan Transportasi dan Diklat Perencanaan Transportasi. Dalam penyelenggaraan diklat keselamatan dan perencanaan transportasi belum mempertimbangkan metode penyelenggaraan diklat pola baru yang telah dilaksanakan di Diklat Kepemimpinan.

Diklat keselamatan dan perencanaan masih menggunakan metode penyelenggaraan dengan pemberian materi atau pembelajaran, selanjutnya akan melaksanakan kunjungan lapangan untuk melakukan pantauan lapangan yang dilakukan oleh peserta, dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dan peserta diminta untuk mendiskusikan konsep perencanaan transportasi di wilayah yang dikunjungi. Peserta diminta memberikan penyajian dengan memyampaikan situasi dan kondisi serta sarana masukan dari peserta diklat.

Adopsi terhadap metode penyelenggaraan diklat dengan 5 (lima) tahapan dalam penyelenggaraan diklat Kepemimpinan dapat dilaksanakan untuk diklat teknis maupun manajerial. Adopsi terhadap metode penyelenggaraan diharapkan bahwa setiap penyelenggaraan diklat diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan untuk orgnasisasi atau unit kerja dimana peserta bekerja. Dengan adopsi metode penyelenggaaraan dimaksud diharapkan peserta diklat yang mengikuti diklat juga akan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan diklat.

3.         Kebutuhan Kompetensi PNS

Setiap pegawai telah memiliki jabatan, baik itu jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Pada umumnya setiap pegawai memiliki jabatan fungsional yang melekat pada dirinya masing-masing. Dengan jabatan fungsional yang melekat pada setiap pegawai tentunya setiap pegawai memiliki kompetensi yang spesifik sesuai dengan kebutuhan komptensi pada setiap jabatan fungsionalnya.

Setiap pegawai negeri sipil memiliki fungsi yang cukup signifikan bagi kinerja organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi, tentunya organisasi dimaksud memerlukan komptensi. Kompetensi organisasi akan didistribusi kepada seluruh pegawai yang ada dalam organisasi. Setiap pegawai akan diberikan bagian tertentu dari kebutuhan kompetensi organisasi. Kompetensi yang diperlukan organisasi akan dibagi habis kepada seluruh pegawai yang tersedia.

Dengan pembagian kompetensi organisasi yang diberikan kepada setiap pegawai, tentunya untuk meningkatkan kompetensi pegawai diperlukan diklat yang mengikuti perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang. Diklat diharapkan menjadi pusat pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi untuk kebutuhan percepatan pencapaian tujuan organisasi.

4.         Tantang Kebutuhan Diklat Masa Depan

Diklat diharapkan dapat memberikan peningkatan kompetensi yang diperlukan oleh SDM Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di organisasi. Tantangan beban pekerjaan yang harus dilaksanakan semakin waktu tentunya akan semakin banyak, berat dan kompleks. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok yang memiliki beban tugas yang banyak, berat dan komplek diperlukan keahlian, ketrampilaan serta perilaku yang menunjukan sebagai pegawai yang profesional dalam bidang tugasnya.

Dengan tugas pokok dan fungsi yang semakin banyak, berat dan kompleks tentunya untuk meninggalkan tempat kerja akan semakin sulit. Pegawai akan tetap terus bekerja untuk melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, penyelenggaran diklat dituntut untuk dapat selalu meningkatkan kompetensi pegawai dengan menggunakan metode pendidikan dan pelatihan jarak jauh.

Pendidikan dan pelatihan jarak jauh yang membedakan dalam penyampaian materi diklat yang hendak disampaikan, namun dalam tahapan metode penyelenggaraan diklat tetap dapat menggunakaan pendekatan diklat kepemimpinan. Bahwa setiap penyelenggaraan diklat harus dapat mewujudkan sasaran capaian penyelenggaraan diklat dengan meningkatkan kompetensi peserta diklat dengan melaksanakan kegiatan perubahan sesuai dengan bidang tugas sehari-hari dalam bidang teknis maupun manajerial umum.

5.         Pembuktian Hasil Pendidikan dan Pelatihan

Dalam penyelenggaraan diklat harus ditekankan dalam pencapaian sasaran penyelenggaraan diklat, bahwa dalam penyelenggaran diklat setiap peserta harus mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang diperlukan. Untuk membuktikan bahwa setiap peserta telah mendapatkan kompetensi yang sesuai dengan diklat yang diikuti, maka evaluasi kepada peserta tidak hanya dilakukan evaluasi tertulis, namun evaluasi praktek langsung menjadi kunci keberhasilan dalam penyelenggaran diklat.

Peserta harus lebih banyak melaksanakan kegiatan langsung untuk melaksanakan perubahan dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran sehari-hari. Peserta diminta untuk selalu memiliki kemampunan dalam menemukan inovasi, ide-ide, gagasan, terobosan maupun pemikiran yang sifatnya untuk memperbaiki kinerja organisasi ataupun tugas pokok sehari-hari.

Evaluasi praktek langsung juga perlu dilaksanakan melalui kegiatan perubahan. Kegiatan perubahan merupakan kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh peserta dalam menyelesaikan permasalahan tugas sehari-hari yang harus dilaksanakan.

Pembuktian hasil pendidikan dan pelatihan diwujudkan dengan terlaksananya kegiatan perubahan dalam pelaksanaan tugas pokok sehari-hari bagi peserta diklat untuk meningkatkan kinerja pegawai bersangkutan. Dengan pembuktian dimaksud tentunya ke-profesionalan peserta dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan komptensinya dapat diwujudkan.

Olahraga dari Belakang Meja Kerja

Oleh : Yohanes Nugraha

Tidak bisa dipungkiri dunia kerja menuntut kita untuk memberikan hasil terbaik melalui kinerja yang optimal. Ketepatan waktu dan kualitas hasil kerja merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh setiap orang di tempat kerja masing-masing.

Pekerjaan yang menuntut banyak waktu untuk duduk, tanpa diimbangi dengan aktifitas secara fisik dan olahraga sangat beresiko berat terhadap kesehatan kita. Volume pekerjaan yang tinggi seringkali membuat kita terlena untuk menjaga kesehatan, baik itu dengan olahraga maupun hanya dengan sekedar keluar ruangan kerja untuk menghirup udara segar dan relaksasi melemaskan otot dan sendi. Tubuh jasmani kita tidak bisa digunakan secara terus menerus dan akan memberikan respon “rest warning” bilamana memaksakannya untuk bekerja sepanjang waktu tanpa selingan yang cukup. Kondisi ini sangat sering dijumpai baik itu di lingkungan kerja swasta maupun di pemerintahan seperti halnya kita pegawai Pusbang SDM Aparatur Perhubungan.

Olahraga rutin minimal 3x seminggu memang ideal, namun bagi sebagian kita yang sehari-hari disibukkan dengan pekerjaan yang rutin hal tersebut sulit untuk dilakukan. Bahkan agenda olahraga rutin yang notabene hanya 1x dalam seminggu, yaitu pada hari Jumat pagi kadang-kadang tidak bisa diikuti oleh sebagian pegawai karena padatnya aktifitas dan pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Kejenuhan dalam bekerja ditambah aliran darah yang tidak lancar karena posisi kerja yang statis selain bisa memicu berbagai gangguan kesehatan juga dapat menurunkan produktivitas kerja.

Artikel selengkapnya dapat di download disini.

Tinjauan Aspek Legalitas dalam Kemudahan untuk Kenaikan Jabatan Fungsional Widyaiswara

Oleh : Octadian Pratiwanggono

I.          Dasar Hukum Jabatan Fungsional

Pegawai negeri sipil (PNS) merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dalam menjalankan kegiatan jabatan pemerintah cukup banyak ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus diikuti. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (ASN), telah diatur ketentuan mengenai PNS yang memiliki jabatan, baik jabatan Adinistrasi, jabatan fungsional maupun jabatan pimpinan tinggi.

Dalam ketentuan UU No 5 tahun 2014, telah diatur mengenai jabatan fungsional secara umum, bahwa jabatan fungsional dapat dikelompokkan atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan, dalam hal ini jabatan fungsional Widyaiswara adalah jabatan fungsioinal keahlian. Jabatan fungsional keahlian dapat diklasifikasi menurut jejang dalam jabatan ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada saat ini masih terdapat Peraturan Pemerintah yang ikut mengatur Jabatan Fungsional secara umum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 tentang Jabatan Funsional PNS, selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

Ketentuan PP No. 99 Tahun 2000, sebagaimana telah dirubah melalui PP No. 12 Tahun 2002 mengatur tentang hak istimewa bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional. Pejabat fungsional dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. Hak istimewa ejabat fungsional dapat merasakan kenaikan pangkat setiap 2 (dua) tahun sekali merupakan kelebihan yang dimiliki dengan memenuhi angkata kredit yang ditentukan.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, mengatur ketentuan umum tentang Wewenang Penetapan Rumpun Jabatan Fungsional, Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Jabatan Fungsional, Serta Instansi Pembina Jabatan Fungsional. Presiden menetapkan rumpun jabatan fungsional atas usul Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Penetapan rumpun jabatan fungsional diatur dengan Peraturan Presiden. Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan jabatan fungsional dan angka kredit jabatan fungsional serta instansi pembina jabatan fungsional.

Ketentuan hukum berikutnya yang mengatur jabatan fungsional adalah Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Dalam ketentuan Keputusan Presiden ini telah diatur berkaitan dengan rumpun jabatan fungsional dan jenjang jabatan fungsional.

Dalam ketentuan rumpun jabatan fungsional, maka jabatan fungsional dihimpun jabatan fungsional keahlian dan / atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan. Jabatan fungsional Widyaswara berada pada rumpun pendidikan lainnya, bersama dengan jabatan fungsional Pengawas Sekolah, Ahli Kurikulum, Ahli Pengujian, dan Pamong Belajar. (more…)