Home » Artikel » ARTIKEL: DARURAT KOMPETENSI SOSIOKULTURAL

ARTIKEL: DARURAT KOMPETENSI SOSIOKULTURAL

Oleh : Yohanes Nugraha

(Widyaiswara Ahli Madya Kementerian Perhubungan)

Indikator pembangunan nasional adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan demi mewujudkan cita-cita perjuangan dan amanat reformasi tersebut. Salah satunya adalah reformasi birokrasi sebagai judul besar dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat yang terus bergulir dengan dinamis. Setiap institusi penyelenggara negara terus bergerak maju dalam mewujudkan birokrasi yang melayani melalui berbagai terobosan dan pengembangan operasi. Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku ujung tombak pelaksanaan Reformasi Birokrasi tentu sangat besar mengingat ASN adalah unsur yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam melaksanakan setiap kebijakan pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut setiap ASN dituntut memiliki kemampuan dan kecakapan sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi dengan maksimal. Termasuk juga ASN yang menduduki jabatan administrasi (Pejabat Pengawas dan Administrator) dan jabatan pimpinan tinggi (Jabatan Pimpinan Tingga Pratama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya) harus memenuhi kualifikasi kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural. Ketiga kompetensi tersebut wajib dimiliki oleh setiap pejabat sesuai area kepemimpinannya baik itu operasional, taktikal, strategis dan visioner. Hal tersebut sesuai amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 69 ayat 3 (tiga).

Peningkatan kompetensi sosiokultural harus berjalan seimbang dengan kompetensi teknis dan manajerial. Hal ini dikarenakan kompetensi sosiokultural yang bersifat soft kompetensi tersebut adalah sebagai pondasi dari kompetensi teknis dan manajerial. Kompetensi sosiokultural adalah kemampuan dinamis dalam mengambil beragam perspektif atau cara-cara alternatif saat berinteraksi dalam situasi budaya berbeda-beda sehingga dalam bekerja dapat berjalan efektif (Imam B. Prasodjo : 2015). Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.99 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan pada pasal 6 huruf f disebutkan bahwa dalam setiap bertugas PNS di Kemenhub wajib melaksanakan etika berorganisasi yaitu ‘memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas’. Namun tanpa didukung faktor soft kompetensi seperti ‘menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas (pasal 6 huruf m) maka pencapaian tugas dan fungsi organisasi akan terhambat. Kartini Kartono (2010 : 228) menyebutkan bahwa keberhasilan pemimpin itu pada umumnya diukur dari  produktivitas dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Di Kementerian Perhubungan saat ini para pejabat struktural sudah memiliki kemampuan teknis yang memadai berdasarkan background pendidikan dan pengalaman kerja serta kemampuan manajerial yang cukup (telah mengikuti Diklat Kepemimpinan serta pengalaman penugasan sebelumnya). Akan tetapi untuk kompetensi sosiokultural masih belum ada indikator tetap terkait hal tersebut dikarenakan ada anggapan bahwa kompetensi teknis dan manajerial lebih penting dibanding kompetensi sosiokultural.

Banyak kondisi di beberapa unit kerja dimana terjadi nir keteladanan. Misalnya seorang staf atau pelaksana mengikuti pelatihan yang didalamnya ada muatan tentang teknis maupun manajerial. Sekembalinya ke unit kerja pegawai tersebut tidak bisa mengamalkan ilmu yang diperoleh karena kurangnya pengawasan dan keteladanan dari pimpinan. Dikutip dari laman Kompas.com tanggal 13 September 2018, Badan Kepegawaian Negara (BKN)  mengungkap data tentang jumlah koruptor yang masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Menurut BKN, terdapat 2.357 koruptor masih berstatus sebagai PNS. Data tersebut diperoleh BKN setelah melakukan penelusuran data di Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Tingkat pusat Berdasarkan data BKN, Kementerian Perhubungan tercatat sebagai instansi yang memiliki koruptor berstatus PNS terbanyak. Jumlah PNS yang terjerat kasus korupsi di Kemenhub tercatat sebanyak 16 orang.

Untuk mempermudah merumuskan masalah maka digunakan metode analisis sederhana tulang ikan (fish bone) sbb:

Berdasarkan perumusan masalah diatas, faktor minimnya keteladanan yang akan menjadi poin utama.

keteladanan kepada anggotanya untuk terus meningkatkan kinerja serta selalu melaksanakan tugas dan fungsi dengan profesional dan beretika. Jika dalam 1 (satu) hari minimal pejabat mengisi 1 kegiatan keteladanan maka akan menjadi habit dan budaya dalam berorganisasi. Secara berjenjang akan dilakukan monitoring oleh atasan langsung masing-masing pejabat struktural tersebut sehingga muncul feedback dan report yang bisa terkoneksi langsung ke pimpinan tertinggi di Kementerian Perhubungan.

Dampak lebih lanjut yang diharapkan adalah :

  1. Pelayanan terutama jasa layanan transportasi dapat lebih meningkat (kepuasan masyarakat meningkat);
  2. Dengan keteladanan yang kuat maka kinerja setiap pejabat akan meningkat, dapat menginspirasi anggota untuk melaksanakan tusi dengan maksimal sehingga bisa meningkatkan kinerja organisasi;
  3. Meningkatkan kinerja Kementerian Perhubungan dalam rangka mendukung program pemerintah secara keseluruhan.

REFERENSI

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.99 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan
  3. Prof. Wihana Kirana Jaya. “Change Management”. Kuliah Umum Reform Leadership Training. Jakarta-2018.
  4. Retia Kartika Dewi. “2357 Koruptor Berstatus PNS, Ini Detail Berdasarkan Instansi dan Daerah”. Artikel. Tersedia : http://nasional.kompas.com (19 September 2018)
  5. https://www.kompasiana.com (19-9-2018)-hendra wardhana
  6. https://e-monitoring.dephub.go.id
  7. https://news.detik.com/berita/d-3570787/ini-hasil-evaluasi-kementerian-lembaga
  8. http://ppid.dephub.go.id/files/lakip/laporan-kinerja-kemenhub-2017