Home » Artikel » Hambatan Pembangunan Sektor Transportasi

Hambatan Pembangunan Sektor Transportasi

Oleh : Octadian Pratiwanggono

Sektor transportasi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Ibarat dalam sistem tubuh manusia, transportasi dapat dianalogikan sebagai urat nadi yang menghantarkan segala kebutuhan protein, vitamain pada seluruh elemen tubuh melalui darah. Demikian hal nya transportasi, menghantarkan seluruh kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masyarakat pada seluruh wilayah NKRI. Dalam sistem tubuh manusia kesehatan manusia akan ditentukan lancar tidaknya sistem peredaran darah dalam memberikan nutrisi asupan pada tubuh. Semakin lancar sirkulasi darah dalam tubuh manusia, maka akan semakin sehat tubuh manusia.

Dalam kehidupan ekonomi, semakin lancar sistem transportasi suatu wilayah akan menunjukan kesehatan ekonomi pada wilayah dimaksud, demikian sebaliknya semakin lambat transportasi pada wilayah tersebut, akan semakin lesu ekonomi wilayah, hal ini juga dapat direpresentasikan pada negara. Negara dengan sistem transportasi yang sangat baik, akan memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan.

Pembangunan sektor transportasi mengalami hambatan yang sangat serius, khususnya sektor transportasi yang berada di daratan (transportasi jalan dan transportasi kereta api). Dalam pembangunan sektor transportasi di darat tentunya memerlukan lahan sebagai lokasi pembangunan. Pembangunan jalan, baik itu jalan arteri maupun jalan tol menghadapi permasalahn yang sama. Masalah pembebasan lahan menjadi permasalahan utama.

Permasalahan pembebasan lahan untuk pembangunan transportasi sudah terjadi dari jaman orde baru. Permasalahan pembebasan lahan mendasar dikarenakan sistem kepemilikan lahan. Dengan sistem kepemilikan lahan, masyarakat diberikan kuasa penuh untuk memiliki lahannya. Pemerintah tidak dapat melakukan intervensi terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat.

Berbagai regulasi dan kebijakan yang telah dibuat tidak dapat memberikan solusi terbaik dalam pembebasan lahan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pertimbangan diterbitkannya UU No. 2 Tahun 2012 adalah bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan.

Dalam kententuan UU Nomor 2 Tahun 2012, masih memerlukan waktu yang tida sebentar. Perbaikan regulasi penyelenggaraan pengadaan tanah telah dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2015. Dalam ketentuan dimaksud telah dilakukan pemotongan kebutuhan waktu untuk setiap tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah. Dalam ketentuan dimaksud dimungkinkan badan usaha swasta melakukan transaksi langsung kepada pihak-pihak yang berhak.

Pada kondisi saat ini masih belum secara signifikan perubahan dapat dicapai, pada kasus pembebasan lahan untuk pembangunan MRT Jakarta, juga mengalami hambatan yang membawa dampak pergeseran jadwal pengoperasian MRT Jakarta, yang direncanakan dioperasikan pada tahun 2017 digeser menjadi tahun 2018.

Pembebasan lahan yang terjadi pada pembangunan MRT Jakarta menunjukan situasi yang cukup sulit untuk dicarikan penyelesaian, mengingat perbedaan antara Badan Usaha MRT Jakarta dan Pihak yang berhak atau yang memiliki lahan sangat jauh. Pihak yang berhak atau yang memiliki lahan menginginkan harga lahan berkisar Rp. 50 juta/m2, sementara badan usaha MRT Jakarta miliki kemampuan sebesar Rp. 25 juta/m2, sesuai dengan hasil apraisal yang dilakukan oleh pihak independen.

Dengan perbedaan yang sangat jauh tersebut akan sangat sulit ditemukan titik temu terhadap harga tanah yang akan disepakati, dalam kententuan UU Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 41 dinyatakan bahwa ganti kerugian diberikan kepada Pihak yang Berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah dan/atau putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung.

Beberapa pengalaman pembebasan lahan pembangunan sektor transportasi yang memerlukan waktu cukup panjang, seperti pembangunan jalan tol Trans Jawa Corridor yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Rencana pembangunan jalan tol dimaksud telah digaungkan dari sebelum pemerintah SBY 2004, namun sampai dengan saat ini permasalahan pembebasan lahan belum dapat diselesaikan. Beberapa ruas jalan tol dalam kawasan Jabodetabek juga menunjukan situasi dan kondisi yang sama.

Permasalahan penagdaan tanah untuk jalur Double-double Track kereta api untuk koridor Manggarai-Cikarang juga menunjukan situasi dan kondisi yang sama, sampai dengan saat ini pembebasan tanah untuk pelebaran jalur kereta api yang menghubungkan stasiun Manggarai sampai dengan stasiun Cikarang masih belum dapat diselesaikan.

Dengan demikian hambatan utama dalam pembangungan sektor transportasi darat (jalan dan kereta api) sampai dengan saat ini masih permasalahan yang sama yaitu permasalahan penyelenggaraan pengadaan tanah. Diperlukan terobosan pemikiran daam berbagai aspek dalam pembangunan sektor transportasi, termasuk bagaimana mengurangi beban transportasi di wilayah yang sudah padat kegiatan untu didistribusikan di lokasi yang masih belum pada kegiatan.