Hak dan Kewajiban Badan Publik

HAK BADAN PUBLIK

  1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan.
  2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  3. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    • Informasi yang dapat membahayakan negara;
    • Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
    • Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
    • Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasi .

 

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

  1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
  2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
  3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada point 2, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
  4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
  5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 4 antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
  6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada point 1 sampai dengan point 4 Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi

HAK PEMOHON INFORMASI PUBLIK

  1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
  2. Setiap orang berhak :
    • Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
    • Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
    • Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang KIP; dan/atau
    • Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
  3. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
  4. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP.

 KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

  1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

FORM PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Form Permohonan Informasi Publik ini merupakan salah satu sarana permohonan informasi pada Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 72 Tahun 2010. Untuk Formulir Permohonan Informasi Publik dapat di download disini.

Menteri Perhubungan

Klasifikasi Informasi

Produk Layanan Informasi yang tersedia pada Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, antara lain:

Informasi Setiap Saat

  1. Sejarah Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan
  2. Struktur Organisasi
  3. Visi dan Misi
  4. Tugas Pokok dan Fungsi
  5. Unit Kerja Bagian Umum
  6. Unit Kerja Bidang Perencanaan
  7. Unit Kerja Bidang Diklat Manajerial
  8. Unit Kerja Bidang Diklat Struktural dan Fungsional
  9. Fasilitas Diklat
  10. Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan
  11. Akreditasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI
  12. Akreditasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI

 

Informasi Secara Berkala

  1. Pengumuman Diklat Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan
  2. Dokumentasi Diklat
  3. Statistik Diklat
  4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan
  5. Laporan Tahunan (LAPTAH) Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan
  6. Peraturan / Kebijakan Kementerian Perhubungan
  7. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
  8. Forum Tanya Jawab

 

Selamat Datang

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan yang berada di bawah Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen untuk Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan

Pendirian Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan berawal dari pemikiran untuk membentuk suatu unit kerja dengan tugas dan fungsi khusus untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Departemen Perhubungan. Pembentukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perhubungan Pada Tahun 2005 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan.

Melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungantertanggal 5 Nopember 2010, nomenklatur Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perhubungan berubah menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan. Berdasarkan penetapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan mengalami perubahan pada struktur organisasi.