Home » Artikel » Tinjauan Aspek Legalitas dalam Kemudahan untuk Kenaikan Jabatan Fungsional Widyaiswara

Tinjauan Aspek Legalitas dalam Kemudahan untuk Kenaikan Jabatan Fungsional Widyaiswara

Oleh : Octadian Pratiwanggono

I.          Dasar Hukum Jabatan Fungsional

Pegawai negeri sipil (PNS) merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dalam menjalankan kegiatan jabatan pemerintah cukup banyak ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus diikuti. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (ASN), telah diatur ketentuan mengenai PNS yang memiliki jabatan, baik jabatan Adinistrasi, jabatan fungsional maupun jabatan pimpinan tinggi.

Dalam ketentuan UU No 5 tahun 2014, telah diatur mengenai jabatan fungsional secara umum, bahwa jabatan fungsional dapat dikelompokkan atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan, dalam hal ini jabatan fungsional Widyaiswara adalah jabatan fungsioinal keahlian. Jabatan fungsional keahlian dapat diklasifikasi menurut jejang dalam jabatan ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada saat ini masih terdapat Peraturan Pemerintah yang ikut mengatur Jabatan Fungsional secara umum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 tentang Jabatan Funsional PNS, selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

Ketentuan PP No. 99 Tahun 2000, sebagaimana telah dirubah melalui PP No. 12 Tahun 2002 mengatur tentang hak istimewa bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional. Pejabat fungsional dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. Hak istimewa ejabat fungsional dapat merasakan kenaikan pangkat setiap 2 (dua) tahun sekali merupakan kelebihan yang dimiliki dengan memenuhi angkata kredit yang ditentukan.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, mengatur ketentuan umum tentang Wewenang Penetapan Rumpun Jabatan Fungsional, Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Jabatan Fungsional, Serta Instansi Pembina Jabatan Fungsional. Presiden menetapkan rumpun jabatan fungsional atas usul Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Penetapan rumpun jabatan fungsional diatur dengan Peraturan Presiden. Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan jabatan fungsional dan angka kredit jabatan fungsional serta instansi pembina jabatan fungsional.

Ketentuan hukum berikutnya yang mengatur jabatan fungsional adalah Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Dalam ketentuan Keputusan Presiden ini telah diatur berkaitan dengan rumpun jabatan fungsional dan jenjang jabatan fungsional.

Dalam ketentuan rumpun jabatan fungsional, maka jabatan fungsional dihimpun jabatan fungsional keahlian dan / atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan. Jabatan fungsional Widyaswara berada pada rumpun pendidikan lainnya, bersama dengan jabatan fungsional Pengawas Sekolah, Ahli Kurikulum, Ahli Pengujian, dan Pamong Belajar.

Dalam ketentuan jenjang jabatan fungsional telah diatur daam Kepres 87 Tahun 1999 bahwa setiap jenjang jabatan fungsional memiliki persyaratan yang harus dipenuhi, meliputi :

a.    Jenjang Utama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pembina utama, golongan ruang IV/e.

b.    Jenjang Madya, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

c.    Jenjang Muda, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

d.    Jenjang Pertama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

Ketentuan peraturan perundang-undangan dari mulai Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, tentang Kenaikan Pangkat PNS, sebagai telah dirubah melalui Peratura Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, merupakan dasar pertimbangan aspek legal dalam melakukan penilaian jabatan fungsional.

Ketentuan lanjutan berkaiatan untuk setiap jenis jabatan fungsional akan diatur melalui Peraturan Menteri Bidang Aparatur Negara. Untuk ketentuan Jabatan Fungsional Widyaiswara diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya. Penjelasan ketentuan peraturan menteri dimaksud akan dijelaskan pada subab berikut ini.

II.          Dasar Hukum Jabatan Fungsional Widyaiswara

Ketentuan yang mengatur jabatan fungsional Widyaiswara diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya. Dalam ketentuan Perman PAN RB Nomor 22 Tahun 2014 telah diatur dengan cukup jelas mengenai jenjang jabatan fungsional Widyaiswara dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :

  1. Widyaiswara Ahli Pertama;
  2. Widyaiswara Ahli Muda;
  3. Widyaiswara Ahli Madya, dan;
  4. Widyaiswara Ahli Utama.

Dalam setiap jenjang jabatan fungsional dimaksud telah diatur pula pangkat golongan yang harus dipenuhi untuk setiap jenjang jabatan. Untuk jenjang jabatan Widyaiswara Ahli Pertama, pangkat golongan ruang yang terdiri dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dikarenan dipersyaratan untuk menjadi Widyaiswara harus memiliki ijazah Pasca Sarjana (S2).

Jabatan fungsional Widyaiswara muda pangkat golongan yang harus dipenuhi adalah penata golongan ruang III/c dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d. Untuk jenjang jabatan Widyaiswara Madya, pangkat golongan ruang meliputi Pembina golongan ruang IV/a, Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c. Untuk jenjjang jabatan Widyaiswara Utama, pangkat golongan ruang yang harus dipenuhi adalah Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e.

Dalam ketentuan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Adinistrasi Negara dan pada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 dan Nomor 8 Tahun 2015, ketentuan II.5, diatur bahwa penetapan jenjang jabatan Widyaiswara untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan jabatan dan pangkat tidak sesuai dengan jabatan dan pangkat. Pada ayat ini diatur hanya untuk pengangkatan pertama, bukan pengaturan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

Dalam pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional Widyaiswara, Kepala Lembaga Administrasi Negera telah menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 26 Tahun Tahun 2015 tentang pedoman penilaian angka kredit jabatan fungsional Widyaiswara. Dalam peraturan Kepala LAN pada bagian penilaian angka kredit bagi kenaikan jabatan/pangkat, telah diatur ketentuan kenaikan jabatan/pangkat Widyaiswara dilakukan melalui penilaian angkat kredit.

Dalam kenaikan jabatan Widyaiswara Ahli Pertama Pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Widyaiswara Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  1. Paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK);
  2. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjenjangan yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi dibutktikan dengan PAK;
  3. Telah mengikuti dan lulus diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang dan Uji komptensi dan;
  4. Penilaian prestasi kerja palng rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Ketentuan Perka LAN Nomor 26 Tahun 2015 ini memberikan gambaran kemudahan dalam kenaikan jabatan/pangkat bagi pejabat fungsional Widyaiswara. Pemahaman terhadap ketentuan ini bawah pejabat Widyaiswara dapat naik jabatan hanya dengan mempertimbangkan keempat persyaratan diatas. Dengan diipenuhinya keempat persyaratan diatas maka jabatan dapat dinaikan.

III.         Kajian Kenaikan Pangkat dan/atau Jabatan Fungsional Widyaiswara

Dalam melakukan pembacaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat satu peraturan perundangan-undangan berdiri sendiri dalam mengatur jabatan fungsinal Widyaiswara. Peraturan perundang-undangan jabatan fungsional satu sama lainnya saling mengait. Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015 merupakan peraturan berkaitan dengan pedoman penilaian angka kredit.

Penilaian angka kredit disampaikan juga untuk penilaian angka kredit bagi kenaikan jabatan/pangkat. Dalam mencermati pengaturan angka kredit bagi kenaikan jabatan/pangkat tentunya harus juga membaca aturan berkaitan dengan naik pangkat atau naik jabatan. Ketentuan Perka LAN Nomor 26 tahun 2015 lebih utama sebagai pedoman dalam penilaian angkat kredit.

Untuk ketentuan kenaikan pangkat/jabatan fungsional Widyaiswara harus memperhatikan ketentuan diatasnya, yaitu PermenPANRB Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya. Dalam ketentuan ini telah diatur bahwa untuk setiap jenjang jabatan fungsional telah ditetapkan pangkat golongan ruang yang harus dipenuhi, seperti telah dijelaskan diatas.

Dalam ketentuan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Jabatan fungsional, sebagaimana telah diperbaiki melalui Perpres No 97 Tahun 2012 dan Perpres No. 116 Tahun 2014, juga telah ditegaskan ketentuan mengenai jenjang jabatan fungsional dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk setiap jenjang jabatan fungsional.

Web Pak Octa

Gambar 1 Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Fungsional WI

 Dalam ketentuan Pasal 5 ayat 2, telah dituangkan dengan jelas persyaratan yang harus dipenuhi untuk setiap jenjang jabatan fungsional Widyaiswara, sebagai berikut :

a.    Jenjang Utama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pembina utama, golongan ruang IV/e.

b.    Jenjang Madya, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

c.    Jenjang Muda, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

d.    Jenjang Pertama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

Dengan mempehatikan ketentuan secara berhirarki dimaksud, dapat ditarik suatu garis ketentuan dalam kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional harus memperhatiikan persyaratan pangkat golongan dalam setiap jenjang jabatan fungsional. Jabatan fungsional dapat dinaikan setingkat lebih tinggi dengan memenuhi persyaratan pangkat golongan ruang yang dipersyaratkan dalam kenaikan jabatan.

IV.        Kesimpulan

Jabatan fungsional Widyaiswara merupakan salah satu jabatan fungsional yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan kenaikan jabatan fungsional Widyaiswara tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengatur jabatan fungsional.

Jenjang jabatan fungsional Widyaiswara telah diatur persyaratan pangkat golongan ruang yang harus dipenuhi. Dengan memperhatikan persyaratan pangkat golongan ruang, maka pangkat golongan ruang pada jenjang jabatan fungsional tidak boleh lebih rendah dari ketentuan persyaratan jenjang jabatan yang dipersyaratkan.

Sebagai ilustrasi bahwa jabatan fungsional Widyaiswara Madya tidak diperbolehkan dijabat oleh pegawai yang memiliki pangkat golongan ruang lebih rendah dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

Jabatan fungsional Widyaiswara dapat dinaikkan setingkat lebih tinggi setelah memenuhi persyaratan pangkat golongan ruang yang dipersyaratan dalam ketentuan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 26 tahun 2015 dan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 1 dan No. 8 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB No. 22 Tahun 2014, merupakan peraturan operasional (pedoman) dalam penalaian angka kredit, dalam ketentuan kenaikan pangkat/jabatan fungsional Widyaiswara harus mencermati ketentuan pada Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS.